PERAN AGAMA SANGAT KUAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

(Sebuah Counter terhadap Pemikiran Sekuler)

Oleh Anding Sukiman, Ketua PPP Kab. wonogiri

                Berita yang sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan, datang dari arena Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI (Daerah khusus Ibukota) jakarta. Sebenarnya peristiwanya sudah cukup lama, yaitu  pada tanggal 19 Mei 2012. Saat itu salah satu Calon wakil Gubernur DKI bernama Basuki Tjahjo Purnomo alias Ahok dari Partai Gerindra yang berpasangan dengan Joko Widodo dari PDIP, menegaskan bahwa “ Kita tidak taat pada ayat Suci, kita taat pada ayat-ayat Konstitusi “. Pernyataan, Ahok tersebut di lontarkan saat maraknya penolakan umat Islam terhadap rencana pertunjukan lady Gaga yang direncanakan pada tanggal 3 Juni 2012 di Gelora Bung Karno. Kalangan umat Islam  baik PPP, FPI, FUI dan lain-lain semua menolak kedatangan lady Gaga di Indonesia, karena penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat tersebut disamping penampilannya yang mengumbar aksi-aksi porno, juga syair-syair lagu Lady Gaga yang melecehkan agama Nasrani dan mengajak kebebsan sex. Penampilan lady Gaga di banyak negara juga ditentang karena penampilan dan syair-syairnya tersebut.

                Perjuangan umat Islam untuk menolak pertunjukan Lady Gaga mendapat sambutan dari Pemerintah, khususnya Kepolisian yang akhirnya tidak memberikan sinyal tidak memberikan ijin. Sikap Kepolisian RI yang seolah memberikan dukungan penolakan umat Islam tersebut, membuat emosi kalangan penganut paham sekuler, khususnya kelompok metal. Akibat sinyal Kepolisian yang seolah-olah dibawah tekanan kelompok Islam tersebut membuat Keputusasaan para “litlel monster” (anak setan) tersebut.

                Kelompok pendukung Lady Gaga berupaya membuat ulah dengan menyebut bahwa Pemerintah yang menolak memberi ijin pertunjukan lady Gaga adalah melanggar HAM. Sebaliknya kelompok yang menentang pertunjukan, para pihak yang memaksa adanya pertunjukan juga melanggar HAM. Nah, Basuki T Purnama yang tampaknya penganut paham sekuler tersebut terpancing emosinya sehingga dia menyatakan “ Kita Tak Boleh taat Pada ayat Suci, Kita taat pada ayat-ayat konstitusi” Sebenarnya jika pernyataan Ahok tersebut tidak diucapkan berkali-kali di kesempatan lain, mungkin pernyataan yang sangat melecehkan ayat-ayat suci tersebut sudah dilupakan masyarakat. Tetapi rupanya mantan anggota DPR dari Golkar tersebut masih “jengkel” atas gagalnya pertunjukan Lagu Gaga tersebut sehingga harus menyampaikan diberbagai tempat akhirnya mengundang rekasi banyak kalangan.

“Ayat Suci No, Ayat Konstitusi Yes”

Pro dan Kontra terhadap pernyataan seorang pemimpin adalah sangat wajar, demikian pernyataan Basuki T Purnama yang sudah menjadi anggota DPR dan akan melangkah menjadi Calon Wakil Gubernur DKI , suatu daerah yang dikenal religius tentu juga menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju dengan pernyataan tersebut tentu menyambut dan membangkitkan kembali semangat paham sekularis yang sudah mendapat tempat leluasa selama Orba. Dengan pernyataan Ahok tersebut semangat kelompok yang berpaham bahwa agama dan negara tidak boleh disatukan bagaikan mendapat siraman air dimusim kemarau. Salah satu pedukung paham sekuler ini adalah Gerakan mahasiswa dan Pemuda Nusantara (Gema Nusantara) dan GMNI.

                Tokoh GMNI Pujadi Aryo S yang merupakan tokoh GMNI mengatakan  “ pemikiran yang memisahkan antara agama dan negara, itu sangat baik bagi kami, dalam bernegara> ayat suci no. Sedangkan ayat – ayat konstitusi yes”. Tokoh GMNI tersebut juga menuntut perlunya sikap tegas dari penyelenggara negara agar agama dengan negara harus dipisahkan, karena agama adalah wilayah pribadi, maka pemerintah tidak perlu memberikan bantuan hibah kepada masjid dan Gereja.

                Pernyataan sekaligus tuntutan Pujadi Aryo dari GMNI tersebut sebenarnya bukan hal baru, karena di era pemerintahan Suharto (Orba) upaya memisahkan antara agama dengan negara didengungkan terus menerus di tengah- tengah masyarakat. Bahkan upaya untuk memisahkan agama dengan negara di Era Orba dituangkan dalam bentuk – bentuk spanduk yang dipasang di berbagai tempat. Kalimat untuk memisahkan antara agama dengan negara di era Orba antara lain dengan munculnya slogan “ Islam yes politik no” slogan tersebut pertama kali dilontarkan tokoh Nur Cholis Majid. Disamping dengan slogan untuk meminggirkan peran politik umat islam, ditengah-tengah masyarakat juga dilontarkan isu “ politik itu kotor agama itu suci, maka agama dan politik jangan di satukan, nanti malah nila setitik rusak susu sebelanga” pemahaman keliru yang dilontarkan pemerintahan orba tersebut ternyata sangat efektifr untuk memojokan peran politik umat Islam.

                Di era Orba, upaya memaisahkan agama dengan negara antara lain ditunjukan oleh Pemerintahan Suharto yang didukung Golkar. Saat itu, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang pendidikan nasional . Dalam RUU- Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah hanya mengakui pendidikan formal, disamping hanya mengakui pendidikan formal, dalam RUU ternyata pendidikan agama tidak dimasukan dalam kurikulum.

                PPP sebagai satu-satunya partai Politik yang berazaskan Islam tentu saja menolak RUU_ Pendidikan yang tidak mengakomodasi keberadaan pondok pesantren dan juga tidak memasukan pendidikan agama dalam kurikulum sekolah. Alhamdulillah perjuangan PPP mendapat ridlo Alloh SWT, karena setelah berbagai upaya dilakukan akhirnya keberadaan pondok pesantren masuk dalam sistem pendidikan nasional, sedangkan pelajaran agama masuk dfalam kurikulum sekolah. Dalam Undang-undang Pendidikan nasional tersebut PPP juga berhasil memasukan klausul tentang” dalam hal pelajaran agama, maka guru agama harus sesuai agama murid”. Disinilah perjuangan PPP mendapatkan batu sandungan, karena karena selain sangat melelahkan dalam memasukan klausul tersebut, ternyata meski sudah berhasil dimasukan dan sampai sekarang masih berlaku, di banyak sekolah masalah guru agama yang tidak sesuai agama murid tersebut masih berjalan di Indonesia termasuk di Wonogiri. Masalah ketidakkonsistennya pelaksanaan undang-undang pendidikan ini masih terus diperjuangkan agar seluruh penyelenggaran pendidikan di Indonesia taat dalam melaksanakan undang-undang tersebut.

Bantuan Masjid dan Gereja.

Pandangan paham sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, dan selanjutnya mereka menuntut agar pemerintah tidak perlu memberikan bantuan hibah kepada Masjid dan geraja adalah wajar. Karena mereka menganggap bahwa agama adalah wilayah pribadi yang tidak perlu campur tangan negara. PPP selalu mengingatkan bahwa  Indonesia memang bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Karena Indonesia adalah negara Pancasila, yang didirikan diatas pondasi agama.  Rekan saya yang juga pengurus NU Kabupaten Wonogiri H. Budiono tanggal 21 Juni 2012 jam 18.37 sms ke penulis isinya “Atas berkat rahmat Alloh yang maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.”  Maka para pihak yang berupaya untuk memosahkan antara agama dengan negara adalah pengingkaran terhadap berdirinya negara ini.

                Bunyi teks pembukaan UUD -1945 yang di smskan rekan H.Budino tersebut di atasadalah penagasan bahwa bangsa Indonesia dalam setiap derap dan langkah tidak bisa lepas dari pengaruh sang Maha Pencipta. Harus diingat bahwa para pendiri Negara Indonesia sendiri yang mengakui keberadaan Tuhan, keterlibatan Alloh Yang Maha Kuasa yang menjadikan bangsa ini bebas dari cengkeraman penjajah kafir. Mengapa generasi  baru di Indonesia mau mengkiari dan melepaskan agama yang menjadi tuntunan Tuhan kepada manusia dari Indonesia?

                Pemikiran kaum sekuler yang selalu menegaskan dirinya sebagai nasionalis sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak paham terhafdap sejarah perjalanan bangsa, yang dulu dijajah oleh orang – orang kafir.