GP Ansor Peringatkan Bahaya Gerakan Soft NII
Apa yang dimaksud Ketua GP Ansor, Nusron Wahid, dengan gerakan soft NII?
Jum'at, 6 Mei 2011, 10:29Anggi Kusumadewi
Nusron Wahid, Ketua Gerakan Pemuda Ansor.(VIVAnews/ Mohamad Teguh)
VIVAnews – Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid, memperingatkan munculnya gerakan ‘soft’ Negara Islam Indonesia (NII) yang dapat menjamur berkat berbagai Peraturan Daerah (Perda) tentang syariah Islam. “Memformalkan syariah Islam dalam bentuk hukum positif adalah bentuk soft NII,” kata Nusron saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat, 6 April 2011.
Nusron berpendapat, Perda syariah Islam memiliki esensi yang sama dengan NII. “Inti NII kan ingin memformalkan Islam dalam bentuk negara – secara hukum dan kedaulatan. Ini sama dengan Perda syariah,” tegas Nusron. Ia menekankan, Perda syariah menyalahi hak kedaulatan agama dalam negara.
“Soft formal dari NII ini juga berbahaya,” ujar Nusron. Hal itu berpotensi menyuburkan NII yang menurut Nusron sebetulnya bukan termasuk gerakan besar. “Membangun tata hukum syariah Islam dalam negara ini adalah berbahaya,” imbuh Nusron lagi. Namun, menurutnya, menolak Perda syariah tidak dapat disamakan dengan gerakan sekuler.
“Yang penting semua harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur politisi Golkar itu. Revitalisasi Pancasila itu juga ditekankan oleh fungsionaris PDIP Ganjar Pranowo. “Empat pilar kebangsaan – Pancasila, Undang-undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika – harus disosialisasikan kembali ke rakyat secara riil,” katanya.
Terkait Perda syariah Islam, Ganjar menjelaskan, pengawasan Perda dilakukan oleh DPRD di masing-masing daerah, bukan DPR. Lebih tepat lagi, kata Ganjar, apabila DPR melakukan konsultasi langsung dengan Presiden Yudhoyono guna menangani persoalan NII secara menyeluruh dan komprehensif.
“Soal NII harus dikonsultasikan langsung antara DPR dengan Presiden, agar bisa langsungconnect,” tegas Ganjar. Selanjutnya, ujar Ganjar, Presiden bisa langsung memberikan perintah dan arahan yang terkoordinir kepada para menterinya di kabinet dan berbagai aparat penegak hukum terkait penanggulangan NII.
Nusron berpendapat, Perda syariah Islam memiliki esensi yang sama dengan NII. “Inti NII kan ingin memformalkan Islam dalam bentuk negara – secara hukum dan kedaulatan. Ini sama dengan Perda syariah,” tegas Nusron. Ia menekankan, Perda syariah menyalahi hak kedaulatan agama dalam negara.
“Soft formal dari NII ini juga berbahaya,” ujar Nusron. Hal itu berpotensi menyuburkan NII yang menurut Nusron sebetulnya bukan termasuk gerakan besar. “Membangun tata hukum syariah Islam dalam negara ini adalah berbahaya,” imbuh Nusron lagi. Namun, menurutnya, menolak Perda syariah tidak dapat disamakan dengan gerakan sekuler.
“Yang penting semua harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai ideologi negara,” tutur politisi Golkar itu. Revitalisasi Pancasila itu juga ditekankan oleh fungsionaris PDIP Ganjar Pranowo. “Empat pilar kebangsaan – Pancasila, Undang-undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika – harus disosialisasikan kembali ke rakyat secara riil,” katanya.
Terkait Perda syariah Islam, Ganjar menjelaskan, pengawasan Perda dilakukan oleh DPRD di masing-masing daerah, bukan DPR. Lebih tepat lagi, kata Ganjar, apabila DPR melakukan konsultasi langsung dengan Presiden Yudhoyono guna menangani persoalan NII secara menyeluruh dan komprehensif.
“Soal NII harus dikonsultasikan langsung antara DPR dengan Presiden, agar bisa langsungconnect,” tegas Ganjar. Selanjutnya, ujar Ganjar, Presiden bisa langsung memberikan perintah dan arahan yang terkoordinir kepada para menterinya di kabinet dan berbagai aparat penegak hukum terkait penanggulangan NII.
No comments:
Post a Comment