MANTAN GURU,  3 KADES DAN 2 GURU NGAJI DIUSULKAN TAKMIR MASJID MENJADI CALEG

 

Laporan Anding Sukiman, S.Pd

     Menyongsong Harli Lahir PPP ke-39 pada tahun 2012 ini , DPC.PPP Kabupaten Wonogiri sesuai komitmen akan mencari kader-kader terbaik umat dari aktivis masjid, bahwa untuk mencapai target yang diinginkan sejak awal januari 2012 sampai laporan ini ditulis sudah digelar pertemuan takmir masjid dan guru ngaji di Kecamatan  Girimarto pada tanggal 8 Januari, Kecamatan Wuryantoro tanggal 21 januari dan Kecamatan Jatiroto pada tanggal 22 januari,banyak harapan yang disampaikan para guru ngaji dan takmir masjid, harapan-harapan itu telah kami tulis pada artikel sebelumnya, dan karena itu tulisan singkat ini akan mengangkat beberapa hasil kesepakatan penting yang diharapkan menjadi panduan  para guru ngaji dan takmir masjid.

     Hasil silaturohmi di kecamatan Girimarto dilaksanakan di Desa Selorejo. Silaturohmi ini sesungguhnya menumpang pada kegiatan rutin para guru ngaji yang tergabung pada kelompok anshor dalam kemasan "batsul masyail" dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana keakraban , tampak terjalin ukhuwah antara para guru ngaji dengan DPC.PPP yang terungkap adanya kesamaan pandang dalam upaya membangun bangsa dengan corak yang Islami. Pada akhir pertemuan akhirnya muncul beberapa nama yang diharapkan mampu membawa aspirasi umat Islam kecamatan Girimarto. Setelah berbagai pertimbangan akhirnya nama kader umat yang diharapkan itu mengerucut pada satu nama yaitu bapak H. Agung dari desa Nungkulan yang kebetulan Kepala Desa setempat. Bapak H. Agung ini disamping punya intregritas ke islam yang tidak perlu diragukan, yang bersangkutan punya pengalaman memimpin  Desa dan mampu memajukan pembangunan di berbagai sektor, dia juga dipercayai sebagai Bendahara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kecamaatan Girimarto

Mantan Guru Yang Penggerak TPQ maju sebagai Caleg

     Kecamatan Wuryantoro yang menggelar silaturohmi Takmir Masjid di rumah kader PPP dusun Losari Desa Pulutan Kulon, meski tidak terlalu banyak yang hadir namun, pertemuan tersebut dipandang cukup represantif, sebagai daerah basis ormas Muhammadiyah, pata tokoh masjid di kecamatan wuryantoro menyepakati Bapak Suwardi sebagai kandidat utama Calon Legeslatif yang akan dimajukan pada Pemilu 2014 nanti. bapak  Suwardi disamping aktif dalam pergerakan Muhammadiyah, beliau juga aktif di Ormas pendidikan (PGRI), sebagai mantan Guru saat ini juga aktif menggerakan Taman pendidikan al-Qur"an di masjid yang dia pimpin dan merintis Taman kanak-kanak untuk mempersiapkan generasi penerus yang berjjiwa Islam. para pengurus takmir dan guru ngaji yang hadir dikesempatan itu menyepakati untuk terus bergerak agar calon yang diusung terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD bersama Caleg dari PPP yang lain

 Dua Kades dan Guru Ngaji disepakati Menjadi Caleg

     Para Takmir Masjid se Kecamatan Jatiroto hari Minggu, 22 Januari 2012 siang yang lalu memenuhi rumah Bapak Joko Kiswanto, S.Ag , tokoh guru ngaji yang sarjana IAIN tersebut sebagai inisiator silaturohmi takmir masjid yang diharapkan oleh DPC.PPP kabupaten Wonogiri. Silaturohmi di dusun Jebukan Desa Pingkuk Kecamatan Girimarto yang berada di bawah tegakan gunung ini, ini terasa istimewa disamping dihadiri pengurus takmir masjid se kecamatan, juga dihadiri beberapa kepala desa. Silaturohmi berlangsung penuh ukhuwah dan berbagai harapan dan rasa sykur disampaikan. 

     " Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk membangun kebersamaan dan melakukan evaluasi pelaksanaan dakwah yang dijalankan, kami berharap pertemuan semacam ini tidak hanya berlangsung pada hari ini tetapi perlu terus dilakukan secara rutin agar, para takmir masjid dan guru ngaji mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kemajuan umat . " Kata Pak Paino Kades Ngelo yang juga melaporkan kegiatan pengajian rutin dan keberadaan TPQ di desanya.

     Usulan Pak Kades yang juga aktifis masjid tersebut mendapat sambutan setuju dari peserta yang hadir, dan selanjutnya disepakati bahwa pertemuan forum takmir masjid se kecamatan jatiroto yang baru kali ini di gelar akan dilanjnutkan secara rutin tiap munggu pahing.  Diharapkan DPC.PPP bisa hadir untuk memberikan informasi baru dalam kegiatan tersebut.

     Menjelang akhir pertemuan,  para takmir menyepakati 4 tokoh umat Islam yang hadir pada kempatan itu untuk menjadi Caleg dan diharapkan 2 di antara caleg tersebut bisa dilantik bersama caleg-caleg PPP yang lain. Ke empat caleg yang disepakati itu  terdiri dari 2 orang Guru ngaji atas nama Bapak Joko Kiswanto, S.Ag, Sdr. Fetty, S,Pdi dan 2 orang kepala Desa yang terdiri dari Bapak  Hartono Kepala desa Mopupuro  dan Bapak Maryoto Kepala Brenggolo, keduanya sudah menjabat 2 pereode sehingga sudah punya akar di masyarakat.

     DPC. PPP Kabupaten Wonogiri akan terus bergerak melakukan silaturohmi takmir masjid di seluruh kabupaten Wonogiri dalam rangka mengantar kader-kader terbaik umat Islam untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri pereode 2014-2019 semoga berhasil...

MIMPI BESAR, BISAKAH TERWUJUD

Oleh Anding Sukiman, S.Pd

       Sebagai Ketua DPC.PPP  dan mantan Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri pereode 1992-1997, 1997-1999, dan 1999-2004, keinginan (Mimpi besar)saya saat ini hanya satu yaitu ingin agar PPP sebagai satu-satunya partai politik Islam di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini menjadi besar. a Kebesaran PPP yang saya inginkan adalah agar, kader-kader umat Islam yang tiap hari sudah bergelut di medan dakwah mengawal aqidah umat bisa duduk di DPRD, menyusun peraturan Daerah sekaligus menetapkannya menjadi Partauran Daerah (Perda) yang tidak bertentangan bahkan memberi ruang bagi peningkatan kualitas kehidupan beragama. Selanjutnya, para anggota DPRD tersebut mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan daerah yang dilaksanakan jajaran eksekutif. Para anggota DPRD yang terkerut dari akar rumput umat Islam tersebut selanjutnya melakukan evaluasi apakah Perda yang disusunnya efektif atau tidak dalam rangka mensejahterakan rakyat. Hasil evaluasi akan diketahui, apakah yang salah Perdanya atau pelaksanannya, jika yangmenjadi akar masalah adalah Perda maka Perda tersebut harus direvisi (diubah) namun jika yang menjadi kekacauan pelaksanaan Perda tersebut adalah eksekutifnya maka, harus segera penyesuaian sesuai bidang kemampuan pejabat yang bersangkutan.

     Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut di atas, kami melakukan silaturohmi takmir masjid di seluruh Kabupaten. Kami yakin bahwa di antara 3000 unit masjid/ mushola pasti masih ada orang- orang terbaik yang mampu menjalan amanat sebagai pemimpin umat.Pola silaturohmi dengan takmir masjid yang kami laksanakan saat ini adalah mendorong inisiator diantara takmir masjid yang ada ditipa-tiap kecamatan. Dalam waktu dan tempat yang ditentukan oleh inisiator pertemuan tersebut, sesungguhnya kami hanya menyampaikan berbagai informasi yang terkait dengan kebutuhan umat saat ini, baik itu masalah pembinaan aqidah yang cenderung digerogoti oleh kebijaksanaan salah oleh penguasa, masalah pendidikan , pengembangan ekonomi, umat, masalah kesehatan, pariwisata pembangunan infrastruktur keumatan dan lain-lain. Informasi yang kami sampaikan tersebut disampaikan merupakan evaluasi perjalanan 5 tahun belakangan serta langkah-langkah  yang dianggap perlu oleh umat Islam bersdama tokoh-tokoh pembina aqidah umat yang berada di masjid/ mushola.

     Ketika harus mengevaluasi perjalanan kebijakan yang dbuat minimal kurun waktu lima tahun belakang dan dampaknya pada kondisi umat Islam masa kini, biasanya akan menimbulkan pro dan kontra antara setuju terhadap evaluasi dengan yang menaruh harapan-harapan baru. Maka dalam silaturohmi ini akan terhadi proses dialog yang cukup panjang antar sesama takmir masjid maupun dengan kami dari DPC.PPP.

Menyampaikan harapan-harapan   

Setelah berbagai argumentasi disampaikan oleh para pihak yang terlibat dialog akhirnya muncul harapan-harapan baru demi tercapainya kemajuan dakwah dan kesejahteraan umat (rakyat) pada masa yang akan datang, harapan-harapan itu antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tidak boleh bertentangan, dan merusak keyakinan hidup beragama,
2. Pendidikan harus diarahkan untuk membangun sumberdaya insani yang cerdas, terampil, berkperibadian dan berakhlaq mulia
3. Dalam rangka membangun sumber daya insani yang berakhlaq mulia,  beriman dan bertaqwa kepada Alloh, maka Pemerintah Kabupaten harus menganggarkan peningkatan kualitas hidup beragama  yang memadai pada tiap-tiap tahun anggaran
4. Pembangunan di bidang ekonomi harus memberikan peluang usaha  seluas-luaskan bagi masyarakat, sehingga dicapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi  yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 
5.  Perlunya transfarasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat ketahui pencapaian target keberhasilan pembangunan

Memilih Pengemban Amanat

Harapan -harapan tersebut di atas hampir pasti muncul pada tiap-tiap silaturohmi takmir masjid yang digelar disejumlah kecamatan dan saat ini masih terus berlangsung. Menjelang akhir pertemuan, juga muncul pertanyaan -pertanyaan siapa yang akan mengawal aspirasi masyarakat sebagaimana tersebut di atas?  Apakah  para pihak yang saat ini masih menjabat masih layak dipercaya? ataukah setelah dipandang perlu belum memenuhi harapan umat diganti dengan kader-kader umat yang layak dipercaya? Kalau perlu adanya pergantian siapa yang layak menjadi pemegang amanat umat? Karena itu, forum silaturohmi takmir masjid diharapkan dapat memilih mnilih 3 orang muslim (guru ngaji/takmir masjid) dan seorang muslimat untuk menjadi wakil-wakil umat. Kader-kader terpilih inilah yang diharapkan mendorong perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan agar sesuai dengan harapan-harapan di atas. Semoga harapan ini bisa terwujud di tengah kebisingan politik yang penuh intrik, korupsi, kolusi dan nepotisme.

BUPATI H. DANAR RAHMANTO, PELUANG DAN TANTANGAN UMAT ISLAM DALAM PERSAINGAN MENUJU PEMILU 2014

Renungan pemikiran Anding Sukiman, S.Pd / Ketua DPC.PPP Kabupaten Wonogiri

(Saudaraku, akhir-akhir ini TV, Koran, dan Radio memuat berita rusuh, tawur, korupsi, mafia hukum dll, hidup ini makin menderita, mengapa ? karena aktivis Islam ( Takmir masjid, Guru Ngaji, Ulama) tidak  mau mengurus politik. Jamaah dibiarkan memilih sendiri. Mereka memilih partai / kelompok yang tidak peduli  umat Islam, tiap Pemilu selalu muncul pemimpin yang tidak amanah. Jika takmir masjid menyepakati 3 orang Caleg, terdiri dari 2 putra dan 1 putri, pasti satu orang diantara mereka dilantik menjadi anggota DPRD. Tiap Kecamatan minimal ada 100 masjid, kalau tiap masjid mampu mengajak 100 orang  jamaah untuk memilih  caleg yang telah disepakati oleh Forum Takmir masjid Kecamatan, maka total suara yang diraih 3 orang Caleg tersebut sebanyak 10.000 suara atau sama dengan 1 kuota kursi diDPRD, jika di Kabupaten Wonogiri terdapat 25 Kecamatan, maka tahun 2014 nanti ada 25 anggota DPRD yang juga aktivis masjid yang juga aktivis Muslim. mari bersama PPP rumah besar umat Islam)

     Naskah di atas adalah teks SMS yang kami kirimkan ke seluruh takmir masjid dan Guru Ngaji di Wonogiri. Sebenarnya kami sangat ingin mendapatkan tanggapan dari sedikitnya 400 orang penerima SMS saya , tetapi ternyata tidak banyak yang memberikan tanggapan. Karena itu, kepada yang telah memberikan tanggapan baik yang bernada positif maupun yang negatif, saya membeikan penghargaan setinggi-tingginya. Apapun tanggapan dari rekan2 sangat berarti bagi kemajuan kami. tanggapan yang bernada miring, memberikan konstribusi tidak kecil terhadap upaya perbaikan, sehingga memacu saya untuk terus belajar membangun rancangan kunstruksi politik umat Islam di wonogiri. Kepada yang tidak  atau belum memberikan tanggapan,  saya yakin bukan berarti tidak setuju tetapi karena berbagai kesibukan sehingga tidak sempat memberikan tanggapan.  

     Umat Islam kabupaten Wonogiri saat ini sedang bangkit ( terjaga ) kesadaran politiknya. Sejak tahun 1987 saya aktif di pergerakan politik, baru dua kali  dikejutkan bangkitnya kesadaran politik Umat Islam di Kabupaten Wonogiri. Kebangkitan itu tanpa sadari tumbuh pada saat Pelaksanaan pemilukada tanggal 16 september 2010 yang lalu dan ditandai kemenangan pasangan Bupati H. Danar rahmanto dan Yuli handoko, SE sebagai wakilnya. Sebelumnya tidak ada yang mengira, pasangan Cabub - Cawabub yang diusung partai kecil -PPP, karena kekuatan koalisi bangunan PPP, PAN dan Gerindra teramat kecil atau hanya 15 % dari kekuatan politik di DPRD, sedangkan di pihak lawan adalah lawan-lawan yang sangat tangguh baik dari segi finansial (logislitik) maupun kekuatan riil politik. Sebagai kekuatan yang teramat kecil, koalisi Wonogiri bangkit (KWB) mimpi untuk menang di Pilkadapun tidak terlintas, tetapi betapa amat mengejutkan sesaat setelah pemungutan  suara di tutup dan diawali penghitungan suara, teranyata suara umat Islam Wonogiri tergambar amat jelas dengan munculnya kemenangan pasangan Cabub - Cawabub H. Danar rahmanto - Yulihandoko, saya yakin tanpa kesadaran politik umat Islam, mustahil  pasangan cabub usungan Koalisi Wonogiri bangkit ini menang. 

     Kemenangan pasangan Cabub H. Danar Rahmanto - Yulihandoko tahun 2010, juga mengejutkan kader - kader PPP kabupaten Wonogiri. Ada yang menganggap bahwa kemenangan  H. Danar rahmanto sebagai amanah yang harus ditanggung dengan penuh kesadaran, dan juga ada yang menganggap bahwa kemenangan tersebut sebagai berkat yang perlu diperebutkan, maka tak ayal kemenangan pasangan Bupati H. Danar Rahmanto sedikit mengguncang stabilitas politik PPP Kabupaten Wonogiri. saya sangat bersyukur bahwa arus besar di kalangan kader PPP kabupaten wonogiri bahwa kemenangan mas Danar ini dianggap sebagai amanah / tanggung jawab untuk bersama membangun Wonogiri.  Sebagai partai kecil, tentu tantangan yang dihadapi PPP dalam mengawal kepemimpinan mas Danar tidak kecil, ini sangat disadari oleh pengurus harian DPC.PPP kabupaten Wonogiri

Tantangan Pemerintahan di bawah Kendali Bupati H. Danar rahmanto    

     Meskipun Bupati H. Danar rahmanto menang berkat dukungan rakyat yang juga umat Islam, bukan berarti mudah menjalan missi Bupati yang telah di bangun bersama PPP, PAN dan Gerindra. Tantangan Pemerintahan di bawah kendali Bupati H. Danar Rahmanto tidak ringan karena realitas politik di DPRD teramat kuat di pihak lawan, sedangkan di pihak Bupati hanya ada 8 orang, sehingga kemenangan politik umat Islam Wonogiri yang ditandai dengan kemenangan H. Danar Rahmanto menjadi batu uji kekuatan politik umat Islam Wonogiri.  Karena jika dalam perjalanan pemerintahan H. Danar rahmanto banyak masalah yang timbul akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan politik umat Islam ke depan. Saya tidak tahu apakah ini disadari oleh tokoh- tokoh umat Islam Wonogiri atau tidak, semoga tulisan ini bisa menggugah kesadaran politik umat Islam Wonogiri.
     Satu Tahun pemerintahan Bupati Danar Rahmanto, harus diakui belum banyak gebrakan yang diperlihatkan ke rakyat Wonogiri. Tetapi kalangan takmir masjid dan guru ngaji di Wonogiri harus merasakan bahwa sesungguhnya gebrakan pemerintahan baru di bawah H. Danar Rahmanto tersebut di mulai pada saat akan dilaksanakan larung agung sebagai wujud persembahan kepada Ratu lelembut Nyai Roro Kidul yang biasa dilaksanakan  tanggal 1 muharom.  Saat itu, tanggal 1 Muharom 1432 H, Bupati H. Danar Rahmanto menolak untuk memimpin rombongan pengantar persembahan dan sekaligus sebagai juru bicara rakyat Wonogiri untuk berkomunikasi dengan mithos penguasa laut selatan, hal yang sama juga ditegaskan ketika akan dilaksanakan upacara jamasan pusaka peninggalan Pangeran Samber Nyowo yang diikuti ruwatan massal untuk mengubah nasib. Prinsip yang kokoh tersebut diperlihatkan Bupati H. Danar Rahmanto dengan dukungan DPC.PPP Kabupaten Wonogiri. Tak ayal, sikap tegas Bupati ini mendapat tantangan keras dari para penganut aliran kepercayaan di Wonogiri. Provokasi kepada rakyat di Wonogiri selatan sangat kuat, dan nyaris menimbulkan kontak fisik, dan keresahan di masyarakat. Para penganut aliran kepercayaan dalam berbagai kesempatan termasuk wawancara dengan media masa bahwa akibat tidak dilaksanakan tradisi persembahan oleh Bupati maka rakyat Wonogiri dalam satu tahun kedepan akan menghadapi pagebluk mayang koro. Meskipun di bawah tekanan,  Bupati tetap pada prinsip bahwa tidak tepat kiranya jika seorang Bupati yang memimpin mayoritas umat Islam melakukan kegiatan pemerintahan berbaru syirik. Beliau kirim sms ke saya " Mas Anding Kita Sudah di Jalan yang benar, dan kita tidak akan kemana-mana" saat membaca sms tersebut saya merasa sangat bersyukur, karena cita-cita saya untuk mencegah kegiatan syirik di wonogiri akhirnya mulai menampakan hasil. Dengan ketabahan dan penyelesaian persuasif akhirnya masalah larung agung , jamasan pusaka terselesaikan dengan baik. Saya sebagai pimpinan PPP selain berkali-kali menjelaskan di media cetak juga diundang oleh stasiuan TV untuk menjawab segala pertanyaan dari Prof. D R . Andre Purwasito, saya jelaskan dengan gamblang yang akhirnya mampu mengakhiri segala polemik di masyarakat. Saya katakan saat itu, bahwa Pemerintah kabupaten Wonogiri tidak melarang kegiatan larung agung dan jamasan pusaka, tetapi Pemerintah Kabupaten Wonogiri di bawah Bupati H. Danar Rahmanto tidak lagi memfasilitasi kegiatan tersebut. Karena itu, jika ada pihak yang ingin melaksanakan kegiatan tersebut hukumnya " Lakum Dinukum walliyadin"
     Tantangan Bupati Danar Rahmanto dalam pembinaan kehidupan beragama tidaklah ringan, selain hal di atas di dalam penyusunan APBD khususnya untuk bidang agama ridak ringan, dengan berbagai dalih, para pihak lawan politik selalu menentang keberadaan anggaran untuk pembinaan kehidupan beragama. Melihat kenyataan tersebut, DPC.PPP sebagai penyokong utama pemerintahan Kabupaten Wonogiri lalu mengadakan silaturohmi dengan takmir masjid di berbagai kecamatan. Kegiatan itu dilaksanakan untuk memberi pemahaman yang utuh tentang visi pemerintahan yang akan dibangun di Wonogiri. Kegiatan tersebut dibarengi dengan dukungan tertulis bahwa perlu ada anggaran  untuk meningkatkan kualitas keimanan. selain berbicara dari desa ke desa, DPC.PPP Kabupaten Wonogiri melalui juru bicara di DPRD ( Mas Haryoto dan Pak Dangi Darmanto) tak henti-hentinya menyampaikan pemikiran bahwa harus ada anggaran untuk sektor agama. Alhamdulillah perjuangan umat Islam wonogiri mulai berhasil, meskipun kami tidak maksimal, usulan kami untuk pembinaan sektor agama adalah sebesar Rp.2.500.000.000,- tetapi di setujui Rp.1.000.000.000,- sudah lumayan karena mengalami kenaikan yang berlipat-lipat dibanding pereode pemerintahan sebelumnya.

Penataan Birokrasi
Tantangan berat tidak saja dalam menata anggaran tetapi juga menata birokrasi. Birokrasi Wonogiri yang dipimpin 10 tahun pada pemerintahan sebelumnya menjadi masalah yang tidak ringan. Para pihak yang sudah mapan dalam kedudukannya tentu tidak mudah untuk diadakan perubahan, padahal disisilain, Bupati memerlukan tim work yang kompak dan solid guna mencapai cita-cita politik yang sudah dirancang sebelumnya. Guncangan- demi guncangan melanda birokrasi Wonogiri yang perlu ditata demi terciptanya pemerintahan yang efektif. Tak urung Bupati dan jajaran partai pengusung menerima dampak dari penataan birokrasi ini. Isu jual beli jabatan menjadi hal yang biasa kita dengar, tetapi sulit bagi PPP untuk membuktikan. Kekuatan politik DPRD yang tidak berpihak pada Bupati H. Danar Rahmanto menjadi kesulitan tersendiri dalam penataan birokrasi, meskipun ketentutan penataan birokrasi sangat jelas dan tegas, tetapi dalam politik semua itu bisa lain. Karena itulah perlu kesadaran politik dilakangan umat Islam

Tabu Bicara Politik

Sekali lagi, Pemilihan Bupati Wonogiri tahun 2010 yang dimenangkan oleh Pasangan Bupati Danar Rahmanto - Yulihandoko adalah realitas politik rakyat Wonogiri yang mayoritas umat Islam. Kemanangan  pada Pemilukada yang sudah mampu menjaga aqidah umat islam harusnya tetap dijaga, dipelihara dan ditumbuhsuburkan di hati sanubari umat Islam. Guru Ngaji, Takmir Masjid, dan Para Ulama menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kekuatan politik umat Islam di Wonogiri. 

     Upaya yang dapat dilakukan untuk membina kekuatan politik umat Islam adalah menghalalkan para Guru Ngaji, Tkamir Masjid dan Para Ulama bicara soal- soal politik, sosial, ekonomi, budaya dan- lain yang selama ini tabu dibicarakan dimimbar-mimbar ke umatan. Umat Islam harus dimengertikan bahwa, posisi mayoritas di Wonogiri adalah penyangga utama existensi pemerintahan. Umat Islam adalah pembyar pajak, retribusi terbesar di kabupaten Wonogiri, Karena itu umat Islam sudah sangat wajar jika harus mengatahui kemana arah penggunaan APBD, kemana arah pembangunan, mengapa lapangan kerja tidak ada, mengapa kemiskinan masih sangat besar di Wonogiri, umat Islam harus mengetahui semuanya dan harus ikut serta memikirkan upaya penyelesaian.

     Jumlah umat Islam Wonogiri berdasarkan data statistik terdapat 1.080.000 jiwa, mereka menempati 3000 masjid / Mushola, saya yakin dari 1.080.000 jiwa umat Islam Wonogiri sangat mudah mencari 50 orang yang berkualitas untuk menjadi anggota DPRD guna mengurus hajat hidup umat Islam. Maka jika sms yang saya kirim  ke para takmir tersebut diimplementasikan maka tahun 2014 mendatang umat Islam akan menjadi pemegang amanat di Kabupaten ini tidak seperti tahun-tahun yang lampau.  Mari kita jadikan PPP sebagai rumah besar umat Islam, karena hanya PPP yang merupakan partai Islam di Indonesia dan berpengalaman dalam berkiprah dimedan perjuangan. Selamat Harlah PPP ke -39***

            Renungan Harlah PPP ke -39

 BANYAK UMAT ISLAM YANG BINGUNG DAN BELUM TAHU JALAN PULANG KE RUMAHNYA

Oleh Anding Sukiman( Ketua PPP Wonogiri)

     Tanggal 5 Januari 2012, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  tepat berusia 39 tahun. PPP terlahir sebagai Partai Islam dengan Kakbah sebagai lambangnya. Saya yakin selama masih mengaku dirinya Islam seseorang tidak akan menolak untuk mengakui bahwa Kakbah adalah simbol perstuan umat di seluruh dunia. Lihatlah ketika ibadah haji di laksanakan, adakah pihak yang  berani mencoba untuk berbeda paham dan aliran soal Islam di tanah haram Mekah? Kita sepakat  sejak Islam dikumandangan oleh Kanjeng nabi Muhammad SAW , 1433 tahun yang lampau tidak pernah ada jamaah yang berselisih paham di Majidil Haram di kota Suci Mekah. Ini adalah bukti pengakuan kakbah sebagai  rumah besar umat Islam, tanpa memandang warna kulit dan ras pemeluknya. Semua orang yang mengakui Alloh SWT sebagai Robbnya dan Nabi Muhammad  SAW sebagai nabinya punya ikatan persaudaraan, dan saling mengakui bahwa antar Umat Islam adalah saudara yang harus saling menjaga dan memperkuat.

     Di bawah naungan kakbah Umat Islam hidup tenteram. Bagi meraka yang belum melaksanakan Ibadah  haji, tentu belum merasakan betapa tenteramnya hidup ini berada di kawasan kota suci Mekah Al Mukharomah, apalagi bisa menjalankan sholat di bawah Kakbah. Kondisi umat Islam yang aman tenteram, damai, saling memperkuat dan saling mengasihi itulah yang diimpikan oleh Para Ulama yang tersebar di NU, Parmusi, partai Syarikat Islam, dan Partai Tarbiyah Islam. Meskipun mereka tersebar di berbagai partai politik, ternyata kodrat sebagai Insan yang bertawa kepada Alloh ternyata ada kontak batin yang begitu kuat di antara mereka, kemudian setelah  saling kontak untuk membuka hati dan menyampaikan perasaan yang sama, maka pada tanggal 5 Januari 1973, para Ulama yang tergabung di Empat Partai Politik Islam tersebut bersepakat untuk meleburkan partai yang mereka pimpin dalam sebuah wadah baru yang diberi nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP)


   Cita - cita luhur dan mulia dari para Ulama tersebut di atas ternyata menghadapi ujian yang luar biasa di era pemerintahan  Orde Baru yang pernah berjaya memerintah Indonesia selama 32 tahun. Ujian itu adalah berupa  pemerintahan yang refresif yang diterapkan pemerintah repbulik Indonesia terhadap umat Islam. bentuk- bentum refresif Pemerintah terhadap umat Islam itu antara lain dengan terus dicurigainya setiap kegiatan umat Islam, baik dalam skala besar maupun kecil, bahkan pengajian di musholapun dicurigai. Para Karyawan Pemerintah (PNS) yang beragama Islam, yang menjalan ibadah sholat dicurigai sebagai penganut PPP dan tidak diberi rewart atas prestasi - prestasi yang dimiliki, bahkan tidak dinaikan pangkatnya kendati punya integritas dalam pekerjaannya secara baik. Para PNS yang beragama Islam tersebut dibawah tekanan untuk membuat surat pernyataan hanya loyal pada satu kekuatan politik Golkar ( Monoloyalitas,) bagi yang tidak maka harus mau menerima akibatnya. Diantara mereka tetap ada yang menolak membuat pernyataan monoloyalitas, tetapi akibatnya fatal karena tidak diberi job dalam pekerjaannya. sampai akhirnya yang bersangkutan prustasi.
     Untuk meyakinkan bahwa Pemerintah Orba mampu mensejahterakan rakyat, ditunjukan dengan pembangunan di pendidikan dengan dibangunnya  Sekolah Dasar Inpres (instruksi Presiden) sektor pertanian ada pembahuruan benih dengan varietas baru (IR 36, Pelita, PB dll) dibidang konservasi dibangun bendung / cekdam di banyak daerah. Dalam tempo tidak terlalu lama Pemerintah Orba mampu menunjukan kebolehannya. Upaya tersebut memperoleh kepercayaan dari sebagian masyarakat Islam, tetapi kalangan intelektual Muslim tetap menolak upaya yang dilakukan pemerintah Orba tersebut, karena mereka yang menolak tersebut tahu dari mana dana yang digunakan untuk membangun sarana dan prasana tersebut.

Islam Yes, politik No, Pembangunan Yes Politik No

    Keberhasilan yang dicapai untuk meyakinkan masyarakat Islam saat itu digunakan sebagai alat propaganda bahwa politik tidak cocok bagi bangsa Indonesia, karena yang cocok bagi bangsa Indonesia hanyalah pembangunan, sehubungan dengan itu diciptakan slogan Islam Yes Politik No, arah yang dituju adalah agar umat Islam berhenti bicara soal politik.
     Propaganda de-Islamisasi di saat itu  disamping melalui artikel di media masa, siaran radio, televisi milik pemerintah juga di jalan- jalan terbentang spanduk yang bertema " Islam yes, Politik No, Pembangunan yes Politik no'' untuk meyakinkan kalangan umat Islam, pemerintah Orba mempunyai juru bicara yang dapat dikatakan sangat handal yaitu Prof.Dr. Nurcholis Majid. Upaya meyakinkan perlunya umat Islam meninggalkan dunia politik untuk sementara berhasil, karena kebetulan pada saat yang sama pembangunan fisik berjalan sesuai yang direncanakan. Rakyat juga mulai merasakan pembaharuan sektor pertanian, pupuk an organik (Urea, KCL, dll) yang dibangun oleh pemerintah Orba mampu meningkatkan hasil pertanian.
     Merasa berhasil mendapatkan dukungan dari rakyat Pemerintah Orba dalam mengeliminasi kekuatan Islam di lakukan secara sistematis, antara lain dilakukan dengan cara mewajibkan semua ormas dan parpol berazaskan Pancasila. Ormas - ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, HMI, PII, Pemuda Anshor, Fatayat, dll semua wajib menanggalkan azas Islam dan menggantinya dengan pancasila. konsekuensi logis  kebijakan tersebut adalah bagi semua Ormas dan parpol yang tidak mau mengangganti azas maka harus membubarkan diri atau di bubarkan diri. Dikalangan Ormas, kewajiban mengangganti azas dari Islam ke Pancasila menimbulkan friksi di kalangan pengurus yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan seperti  HMI menjadi HMI dan HMI -MPO , sedangkan PII lebih memilih bergerak di bawah tanah. Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah lebih memilih menyelamatkan diri dengan mengganti azas tanpa friksi berarti. Sedangkan PPP timbul perpecahan juga antara bertahan pada azas Islam atau mengangganti, yang pada akhirnya lambang Kakbah di ganti dengan Bintang, sedangkan Islam di ganti dengan Pancasila.   Untuk memperkuat barisan orba, Pemerintah melalui berbagai cara juga mendirikan ormas- Ormas Islam yang menjadi pendukungnya, ormas- ormas Islam bentukan Orba tersebut seia -se kata apa kata pemerintah, Tugas mereka adalah sebagai alat pembenar atas kebijakan pemerintah. Sedangkan upaya lain untuk mengeliminasi kekauatan Islam adalah dengan melahirkan ARCA (Aliran Kepercayaan) dalam Tap MPR dan GBHN. Dengan lahirnya Arca di tap MPR dan GBHN tersebut ditengah- tengah masyarakat lahir berbagai macam Arca seperti pangestu, sangkan paraning dumadi dll
 

RUU Pendidikan menghilangkan kata kunci Agama


     Makin lama kebijakan Pemerintah Orba di rasakan oleh kalangan Islam sebagai upaya untuk membawa perjalanan bangsa ke arah negara sekuler, meskipun tetap menggunakan istilah negara pancasila. langkah tersebut sangat dirasakan oleh kalangan Islam sebagai sebuah pengkhianatan terhadap jerih paya para pendiri bangsa yang menempatakan Ketuhanan pada sila pertama.  Upaya membawa negara ke arah sekuler total tersebut dapat dilihat dari lahirnya RUU ( Rencana Undang - undang ) Pendidikan nasional. Dalam RUU Pendidikan nasional tersebut, pelajaran agama tidak masuk kurikulm pendidikan nasional karena agama dianggap sebagai hak azazi manusia sehingga tidak perlu dipaksakan dalam pengajaran di sekolah.
     Pada saat itu, PPP yang merasa sebagai wakil umat Islam tentu saja meradang. PPP secara tegas meminta kepada semua pihak agar pelajaran agama harus masuk di dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari TK sampai Perguruan tinggi. Bahkan lebih tegas lagi, disamping pelajaran agama harus masuk dalam kurikulum, PPP menginginkan agar dalam hal pelajaran agama, maka Guru Agama harus se agama dengan murid. Usul PPP tersebut mendapatkan dukungan dari kalangan umat Islam di luar parlemen, tetapi orang- orang Islam di kalangan parlemen yang menjadi anggota partai lain menolak usulan PPP itu diakomodasi, mereka tetap bersikeras agar pelajaran agama dilepas dari kurikulum pendidikan nasional.
     Alloh Maha Besar mendukung setiap upaya umatnya yang bersungguh- sungguh berjuang di jalan Nya, akhirnya usul PPP tentang masuknya pelajaran agama di sekolah dari TK - Perguruan tinggi diterima, tetapi usalan agar guru agama harus se agama dengan agama murid tidak disetujui dan di janjikan diatur dalam aturan pelaksanaan.


Bingung Kembali Ke rumah

     Upaya Pemerintah Orba dalam mengeliminir kekuatan Islam di Indonesia, akhirnya kena batu sandungan, hal itu ditandai dengan munculnya resesi dunia. setelah Amerika secara ekonomi ambruk diikuti gelombang badai resesi yang melanda di kawasan asia, Indonesia kena dampak yang paling serius. hutang luar Negeri yang di awalnya digunakan sebagai  peredam stabilitas politik dan cara ampuh untuk meruntuhkan kekuatan politk Islam berubah menjadi monster yang merusak seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.   banyak pihak menuding bahwa kekacauan di Indonesia akibat mampetnya saluran politik yang telah dibendung dengan segala upaya oleh pemerintah Orde baru. Setelah semua saluran macet maka akhirnya menjadi gelombang politik yang meluluh lantakan bangunan Orde baru.
     Presiden suharto sebagai simbul kekuatan orde baru akhirnya turun tahta dan di gantikan oleh BY. Habibie. Sebagai pelanjut tahta Suharto, habibie di curigai bakal melangsungkan kebijakan Suharto. Tetapi ternyata habibie lain, sebagai pengganti habibe ternyata tidak mau disimbolkan sebagai kekuatan suharto. Saat itu habibie menagmbil langkah yang melebihi perkiraan rakyat Indonesia. Langkah Presiden Habibie yang speaktakuler adalah mempercepat Pemilian Umum yang dilaksanakan pada tahun 1999 atau hanya 2 tahun setelah pemilu sebeleumnya dilaksanakan pada tahun 1997. Sebelum dilaksanakan pemilu tahun 1999, Habibie terlebih dahulu merevisi Undang-undang parpol dan golkar (UU No.3 tahun 1975) karena undang-undang tersebut di pandang sebagai penghalang demokrasi di Indonesia. Usul perubahan RUU yang dilontarkan Habibie tentu saja di sambut baik oleh PPP, yang akhirnya UU tentang parpol yang baru memberi kebebasan politik kepada seluruh rakyat untuk bergabung atau mendirikan partai politik baru.
     Situasi reformasi yang ditandai dengan runtuhnya nkekuasaan suharto dimanfaatkan betul oleh PPP antara lain melakukan usul perubahan bahkan pencabutan terhadap beberapa TAP MPR yang membelenggu umat Islam dan juga  TAP yang dapat merusak aqidah umat Islam, saat itulah ARCA yang menjadi alat untuk memojokan Islam berhasil di cabut dari ketetapan MPR.
     Umat Islam Indonesia yang merasa mendapatkan kebebasan setelah selama lebih dari 32 tahun terkekang aspirasi politkinya merasa mendapat kemerdekaan. Tetapi setelah terbebas dari belenggu kekuasaan umatg  Islam tampaknya lupa dimana rumah yang pada tanggal 5 januari 1975 dibangun oleh orang tua mereka.(maksudnya rumah besar umat Islam : PPP) . Karen bingung mencari rumah orang tuanya, maka umat Islam yang kebingungan tersebut lalu mendirikan rumah- rumah baru dengan bangunan se adanya. Mereka mendirikan PBB, PSII, PKB, Abul yatama, PAN, PK,Masyumi baru, dll jumlahnya sangat banyak.
     Kesibukan mendirikan rumah- rumah baru (baca partai baru) menjadikan umat Islam lupa terhadap agenda baser berupa membangun kembali peradapan yang sesuai dengan nomr-norma Islam yang sejak bertahun - tahun diperjuangkan oleh PPP sebagai pelanjut perjuangan para pendahulunya. Umat Islam sudah mulai melupakan tentang sikap PPP yang tetap memperjuangkan perlunya guru agama harus sesuai agama murid yang terhenti sampai pada undang- undang. Umat Islam juga mulai melupakan sistem eknomi Islam yang dulu diperjuangkan PPP. Gelombang kebebasan betul-betul menjadikan umat Islam menjadikan lupa diri.
    Setelah persiapan di anggap matang, pemerintah habibie mengadakan Pemilu Pertama di era reformasi yang dilaksanakan pada tahun 1999, alhasil pemenangnya bukan PPP yang sudah kembali menjadi partai Islam dengan lambang kakbahnya, atau partai-partai Islam yang baru dirikan tetapi yang menang adalah PDIPI di bawah pimpinan Megawati. Kekalahan tersebut membuat umat islam terseok-seok di parlemen dan akhirnya merekan membangun kekuatan koalisi dan mengusung Abdurrahman wahid menjadi presiden tetapi akhirnya harus mundur dan digantikan Megawati.
     kekalahan politik tahun 1999 ternyata tidak membuat sadar para tokoh umat islam, merka masih bersemangat dengan ego masing- masing bahkan PPP yang sudah kecil karena digerogoti oleh parpol-parpol baru dipecah lagi dengan lahirnya PBR , umat islam kembali menelan kekalahan dan terakhir pada pemilu 2009, umat Islam kembali dikalahkan partai sekuler bernama Demokrat.
     Kini umat Islam masih belum merasa kalah, namun PPP yang punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan kejayaan umat islam kembali menyadarkan kepada seluruh kekuatan Islam untuk kembali ke rumah besar yang dibangun para pendahulunya yaitu PPP. Semoga, kekalahan demi kekalahan yang diderita umat Islam mampu menyadarkan mereka dan bersatu untuk memeperkuat PPP pada pemilu 2014.
     Jayalah PPP dan jayalah umat Islam Indonesia. selamat berjihat di bawah naungan kakbah, selamat bertasbih di rumah besar umat Islam, selamat berzikir si bawah bendera hijau kembalikan kejayaan Islam, kembalikan kejayaan PPP sebagai rumah besar Umat Islam, Selamat Milad PPP yang ke -39***
   

Delapan Resolusi PPP untuk 2012

Antara lain, soal hilangnya hak suara puluhan juta warg Indonesia.

e-ktp (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

   

Partai Persatuan Pembangunan mencatat sejumlah persoalan masih belum selesai pada 2011 ini. Fraksi PPP menyampaikan sejumlah resolusi untuk 2012 nanti.

Resolusi pertama, terkait hilangnya hak suara puluhan juta warga negara Indonesia pada pelaksanaan Pemilu 2009. FPPP meminta pemerintah merapikan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), melaksanakan pendataan dan penomoran induk kependudukan (single identity number), KTP elektronik (e-KTP), melakukan pendataan serta pemutakhiran data pemilih dan penduduk potensial pemilih.

"Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa hilangnya hak suara warga," kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi dalam siaran pers, Kamis 29 Desember 2011.

Kedua, FPPP menilai peranan pemerintah masih terlalu dominan dalam struktur Panitia Seleksi KPU. Meski demikian, FPPP meminta Panitia Seleksi untuk tetap bersikap independen, imparsial dan bebas dari kepentingan apa pun sehingga dapat dihasilkan calon-calon Anggota KPU yang terbaik, berintegritas tinggi, tidak memihak dan dapat bekerja keras demi kepentingan terbaik bangsa dan negara.

Ketiga, FPPP mendesak seluruh lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), agar menuntaskan seluruh kasus-kasus korupsi besar dan berdampak sistemik, seperti kasus mafia perpajakan, mafia pertambangan, BLBI, Bank Century, cek pelawat dan sebagainya. Untuk itu, FPPP juga meminta KPK dan PPATK dapat bekerjasama lebih erat dalam menerapkan prinsip pembuktian terbalik yang merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keempat, FPPP prihatin kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dalam sengketa masyarakat dengan perusahaan pertambangan, perkebunan dan lain-lain, seperti pada kasus Freeport, Mesuji, Bima dan lain-lain. Agar persoalan pelanggaran HAM ini dapat dituntaskan, maka FPPP meminta pemerintah segera melaksanakan amanat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membentuk pengadilan-pengadilan HAM. "Dengan demikian, seluruh tudingan dan wacana adanya pelanggaran HAM dapat diselesaikan secara hukum dan berkeadilan."

Kelima, terkait kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan masyarakat, FPPP meminta Polri mengedepankan fungsi pencegahan, deteksi dini dan pendekatan persuasif, termasuk dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, ustaz dan lain-lain. Setiap aparat Polri harus memahami dan menaati prosedur tetap dan siapa pun yang melanggarnya harus ditindak seadil-adilnya.

"Namun, sebagai solusi jangka panjang, FPPP juga mencermati dan mendalami wacana yang berkembang untuk menempatkan Polri berada di bawah koordinasi kementerian negara. FPPP juga sedang mempertimbangkan diskursus penempatan aparat polisi di daerah di bawah koordinasi kepala-kepala daerah," kata Arwani.

Keenam, akhir-akhir ini telah terjadi eskalasi konflik yang dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan dan sumberdaya alam antara masyarakat dan kaum pemilik modal yang melibatkan aparat. Terkait hal tersebut, FPPP berpendapat pemerintah belum melaksanakan Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya Alam, terutama Pasal 5 dan Pasal 6 yang menegaskan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam, yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

"FPPP juga sedang menyiapkan konsep dan sikap terhadap Rancangan Undang-undang Perubahan UU Agraria yang akan dibahas pada tahun 2012," kata Arwani.

Ketujuh, FPPP memandang perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan dapat mencapai 6,5 persen dengan tren inflasi yang menurun. Nilai tukar cenderung stabil dan kinerja neraca pembayaran tahun 2011 mencatat surplus yang cukup besar. Kinerja perbankan juga tetap terjaga dengan penyaluran kredit yang cukup tinggi, meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan akibat pengaruh global. Rasio kecukupan modal jauh di atas batas minimum 8 persen dan rasio kredit bermasalah berada di bawah 5 persen.

Namun, FPPP juga mencermati potensi terjadinya krisis global pada tahun 2012 tidak dapat diabaikan. Untuk itu, FPPP meminta pemerintah mewaspadai tiga hal penting berikut, pertama, berlarutnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan lambatnya pemulihan krisis Eropa yang bisa membawa dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan keuangan global.
Kedua, terjadinya perlambatan pertumbuhan sebagai dampak dari penurunan harga komoditas internasional yang berdampak pada penurunan kinerja ekspor dan investasi. Ketiga, krisis global bisa membawa dampak buruk terhadap upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Jumlah pengangguran dan penduduk miskin masih relatif besar.

Kedelapan, terhadap persoalan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, FPPP mendesak pemerintah segera merealisasikan amanat wajib belajar 9 tahun sehingga semua anak Indonesia dapat menuntaskan pendidikan SD dan SMP. FPPP juga meminta pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana belajar dan pemberian beasiswa bagi siswa-siswa miskin dan berprestasi dapat diselesaikan. (umi)

PROPOSAL

KONVENSI MASJID DAN SOSIALISASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

KERJA SAMA

DPC.PPP KABUPATEN WONOGIRI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.       Latar Belakang masalah

        Peranan Masjid di Era Rosululloh Muhammad SAW  sangat  sentral dalam pengembangan dakwah Islam. Dengan peran masjid yang sangat sentral tersebut Islam berhasil di dakwahkan ke seluruh dunia. Peran sentral dimaksud antara lain; (1.) Tempat ibadah (shalat, zikir).(2. )Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya).(3) Tempat pendidikan.(4) empat santunan sosial.(5) Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.(6) Tempat pengobatan para korban perang.(7) Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.(8) Aula dan tempat menerima tamu.(9.)Tempat menawan tahanan, dan (10) Pusat penerangan atau pembelaan agama.

        Ke sepuluh peran masjid di era Rosululloh tersebut, sudah mengalami pergeseran meskipun di negara Indonesia umat Islam menjadi mayoritas. Masjid di Indonesia secara umum hanya difungsikan sebagai tempat sholat dan dzikir, sedangkan hal-hal lain yang bersifat  duniawai seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, dan politik dikonsultasikan dengan pihak-pihak luar masjid. Akhirnya umat Islam banyak yang terjebak sistem ekonomi,    budaya, sosial, dan politik yang bertentangan dengan norma – norma islam.  Karena biasa melakukan konsultasi dengan pihak luar masjid baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik dengan pihak-pihak diluar masjid, maka yang terjadi adalah lahirnya budaya yang serba kapitalis, yang pada akhirnya merusak umat Islam. Yang paling menyakitkan adalah budaya politik yang transaksional, sehingga melahirkan budaya korup di lembaga legeslatif maupun eksekutif seperti yang sekarang ini.  Budaya  korupsi yang tersistem secara masif tersebut, telah merugikan rakyat khususnya umat Islam, karena anggaran negara yang bisa digunakan untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin dirampas dengan dengan cara legal melalui penyusunan undang-undang / Peraturan daerah (Perda) Akibat budaya korupsi yang terstruktur secara baik sampai akhirnya sulit dibongkar. Budaya korupsi telah menggulung hak- hak rakyat, akhirnya ribuan rakyat yang umumnya umat Islam hidup miskin dan menempati rumah- rumah tidak layak huni, tanpa tempat tidur, tanpa sarana air bersih, mereka juga tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.

        Menyadari hal tersebut di atas, DPC.PPP Kabupaten Wonogiri terpanggil untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana di era Rosululloh, Fungsi masjid yang dikembangkan di kabupaten Wonogiri dengan mengacu di zaman nabi adalah (1.) Tempat ibadah (shalat, zikir). (2)Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya). (3) Tempat pendidikan. (4) empat santunan sosial. Upaya DPC.PPP Kabupaten Wonogiri untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana tersebut di atas diawali dengan adanya Seminar Pemberdayaan takmir masjid yang diselenggarakan DPC.PPP Kabupaten Wonogiri pada tanggal 27 Desemmber 2011 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharom 1433 H di gedung SKB Bulusulur wonogiri yang dihadiri 473 masjid dengan peserta lebih dari 1000 orang. Semula, DPC.PPP hanya mempersiapkan seminar tersebut hanya  untuk 200 orang saja, akan tetapi diluar dugaan meskipun tidak mendapatkan undangan karena mendengar ada seminar pemerdayaan takmir maka takmir masjid yang lain ikut serta. Kehadiran para takmir masjid tersebut sungguh membahagiakan kami, meskipun harus bersuyah payah menyediakan segala sesuatunya.

        Pasca seminar pemberdayaan takmir masjid, DPC.PPP kabupaten wonogiri seperti mendapatkan energi baru  untuk berkarya lebih baik, karena banyak sekali sms dari para takmir masjid yang menginginkan DPC .PPP melakukan kegiatan-kegiatan semacam

2.       Konvensi Masjid

Seminar pemberdayaan takmir masjid yang diselenggarakan DPC.PPP Kabupaten Wonogiri pada tanggal 27 Nopember 2011 bertepatan dengan tanggal 1 Muharom 1433 H, yang dihadiri lebih dari 1000 orang telah memberikan harapan baru bagi bangkitnya kesadaran umat untuk membangun kekuatan sosial (civil society) yang pada akhirnya akan berdampak lahirnya kekuatan ekonomi keumatan. Dampak dari acara seminar pemberdayaan takmir masjid tersebut, banyak takmir yang menghendaki DPC.PPP Wonogiri untuk mengadakan kegiatan lanjutan.

Menanggapi aspirasi sebagian besar peserta seminar pemberdayaan takmir masjid tersebut, DPC.PPP Kabupaten Wonogiri berencana untuk mengadakan konvensi masjid yang akan diselenggarakan di tiap- tiap kecamatan di seluruh kabupaten wonogiiri (25 kali kegiatan). Adapun tujuan konvensi masjid tersebut adalah :

a)      Menyamakan persepsi tentang peranan masjid sebagaimana telah dikembangkan di era Rosululloh disamping sebagai tempat menjalankan sholat, berdzikir, juga merupakan tempat untuk pembinaan kader dakwah, konsultasi dibidang ekonomi Islam, dan pembinaan kehidupan moral Islami

b)      Membangun konsultasi intensif antar takmir masjid sehingga dicapai kesamaan dalam gerakan dakwah, pendidikan, dan pengembangan ekonomi Islam,

c)       Menyamakan persepsi untuk menempatkan kader- kader umat Islam untuk dapat di ajukan sebagai calon Anggota DPR/ DPRD agar aspirasi umat Islam dapat tersalurkan secara intensif di lembaga legeslatif, baik dalam bidang pendidikan, pembinaan kehiduapan beragama, ekonomi kerakyatan (keumatan) , perlindungan hukum, dan lain -lain

Peserta : Pesrta konvensi masjid adalah utusan pengurus takmir masjid yang ada di desa-desa se wilayah kecamatan tempat dilaksanakannya konvensi atau sekitar 300 orang

3.       Penawaran kerja sama

Jumlah Masjid / Mushola di wonogiri ada 3.000 unit yang tersebar di 294 desa / kelurahan, sedangkan jumlah Umat Islam Wonogiri berdasarkan data kependudukan mencapai 90 % atau sekitar 1.080.000 jiwa.  Jumlah yang sangat besar dan sangat potensial untuk pengembangan ekonomi, dan pengembangan sosial serta dakwah/ pendidikan.

        Karena berbagai keterbatasan yang kami miliki, DPC. PPP menawarkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memberdayakan takmir masjid sehingga masjid dapat digunakan sebagai tempat konsultasi dan komunikasi dalam masalah ekonomi. Harapan kami dengan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini, umat Islam Wonogiri yang saat ini menjadi nasabah lembaga-lembaga ekonomi sekuler dapat dicegah, dikurangi dan dihentikan, sehingga ke depan umat Islam Wonogiri berdaya secara ekonomi. Bagi peran yang dapat kami tawarkan dengan lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut :

a)      DPC.PPP Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga sosial politik memberikan fasilitas dengan cara mengundang seluruh pengurus takmir masjid terdiri ketua, sekretaris dan bendahara  untuk bisa hadir dalam acara konvensi masjid atau setiap pertemuan rata- rata dihadiri 300 orang. 

b)      Sedangkan lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas untuk biaya kunsumsi dan fasilitas lain guna menunjang terlaksananya kegiatan konvensi masjid

4.       Waktu pelaksanaan dan acara kegiatan:

a)      Waktu dan jadwal pelaksanaan akan diatur oleh DPC.PPP Kab. Wonogiri  pada bulan Januari 2011,

b)      Sedangkan susunan acara konvensi masjid sebagai berikut :

1)       Pembacaan ayat Suci Al-Quran

2)       Pembukaan oleh DPC.PPP sekaligus menjelaskan latar belakang dilaksanakan Konvensi, maksud dan tujuan yang ingin di capai dalam konvensi Masjid

3)      Tanya jawab dengan peserta

4)      Sosialisasi lembaga Keuangan syariah

5)      Doa/ penutup

5.       Pembiayaan

       DPC.PPP Wonogiri dan donatur

6.       Kepanitiaan

DPC.PPP Kabupaten Wonogiri dengan PAC PPP di masing-masing kecamatan

7.       Penutup

Demikian, proposal ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya, semoga alloh SWT meridloi perjuangan kita.

Wonogiri, 30 Desember 2011

Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Wonogiri

Ketua                                                            Sekretaris

Anding Sukiman, S.Pd                            Murwan suhudi, SH

Layakah Parpol Islam (baca PPP) dipersalahkan

(Sebuah tanggapan kritik Parpol Islam Abaikan Pemberdayaan Umat)

Oleh Anding Sukiman, S.Pd (Ketua DPC.PPP Kab. Wonogiri)

     Terus terang saya agak kaget begitu membaca judul majalah Islam langganan saya  hari Senin (26 Desember 2011) lalu, judul berita majalah langganan saya tersebut sangat provokatif secara lengkap judulnya " Parpol Islam Abaikan Pemberdayaan Umat " . Setelah membaca judul artikel tersebut, akhirnya memaksa saya untuk menghentikan segala aktivitas lain kecuali membaca artikel tersebut sampai selesai. yang menyedihkan antara judul dengan isi artikel sangat tidak nyambung, karena isi artikel hanya memuat pendapat  para pihak yang selama ini cenderung negatif terhadap parpol Islam seperti Arbi sanit  yang di dalam artikel tersebut mengatakan , prospek parpol Islam  ke depan agak buram, yang dijadikan alasan oleh Arbi sanit tentang buramnya prospek parpol Islam  karena Partai Islam sekarang gagal membedakan dirinya dengan parpol lain. Di bagian lain pada artikel tersebut mengangkat kutipan bernada gugatan di masyarakat terhadap parpol yang sudah ada sejak orde baru. Dikatakan bahwa semua partai politik era Orde baru pada dasarnya sebagai Parpol jadi -jadian, semua pogramnya harus dirancang sepersetujuan Pemerintah. Setelah era reformasi, dimana umat Islam diberikan kebebasan umat Islam kembali menelan kekecewaan karena Partai Politik yang terang-terangan menyatakan diri sebagai partai Islam maupun partai yang dianggap dekat dengan umat Islam ternyata masih jauh dari harapan umat Islam. Di bagian lain lin pada artikel  tersebut ditegaskan bahwa Parpol Islam Mandul, saatnya Ormas berperan.

     Pendapat  pada artikel di majalah langganan saya tersebut sebagai otokritik harus kita terima, karena sesungguhnya yang ingin diharapkan oleh penulis artikel adalah perlunya perbaikan atas kinerja parpol Islam (PPP) tetapi kalau sudah menapikan keberadaan parpol Islam (PPP) dan mengharapkan peran Ormas sebagai satu-satunya harapan umat sebagai penggati atas mandulnya parpol Islam perlu dipertanyakan maksud si penulis artikel tersebut.  Saya jelas tidak akan menafikan peran ormas  dalam dakwah di Indonesia, bahkan peran ormas dalam gerakan dakwah sangat bagus,  Muhammadiyah sebagai ormas membuktikan kemampuannya dalam mensejahterakan umat Islam mulai pengelolaan pendidikan Islam dari TK  sampai dengan perguruan tinggi dan menyebar diseluruh pelosok tanah air, tidak hanya itu Muhammadiyah juga berperan besar dalam bidang kesehatan, lembaga keuangan dan kegiatan - kegiatan dakwah bil hal yang lain, demikian juga NU yang dengan setia mengelola pondok pesantren dan pendidikan  formal lainnya juga dapat dirasakan sebagai pengembang dakwah, juga ormas - ormas Islam lainnya yang tumbuh di era orba maupun di era reformasi. Saya yakin, sebesar apapun parpol yang ada di Indonesia, tidak akan mampu menyaingi peran ormas islam seperti NU maupun Muhammadiyah, dalam dakwah dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun kegiatan- kegiatan amaliah lain, hal ini karena atmosfir kegiatan antara parpol Islam dengan Ormas Islam memang beda.

Layak kah Parpol Islam dipersalahkan

     Bidang garapan antara Parpol Islam dengan ormas Islam sesungguhnya sangat jauh berbeda, tidak mungkin bertabrakan, karena bidang garap nya sangat berbeda jauh. Partai Politik mempunya bidang garap menyusun Rencana Undang- undang / Rencana Peraturan daerah yang akan ditetapkan bersama dengan elemen bangsa di lembaga legeslatif, dan produk peraturan yang dinamakan Undang - undang maupun Peraturan daerah tersebut bersifat mengikat bagi seluruh rakyat, dan sangsi buat pelanggarnya adalah penjara sampai dengan hukum mati. Sedangkan Ormas yang bidang garapnya pada masalah- masalah sosial tidak mungkin  menyusun dan menetapkan rancangan undang - undang / raperda menjadi ketetapan hukum yang bersifar mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran yang berbeda tersebut seharusnya tidak saling menafikan, meniadakan antara satu dengan yang lain, karena yang akan rugi adalah umat Islam sendiri.

     Dalam hidup berbangsa dan bernegara diperlukan sistem yang disepakati seluruh elemen bangsa. Kesepakatan dimaksud adalah ditetapkannya undang - undang yang mengatur bidang tertentu. Di Indonesia, lembaga yang membuat undang- undang tersebut adalah lembaga legeslatif. Lembaga legeslatif (DPR ) ini dibentuk dari sebuah sistem yang dinamakan Pemilu (Pemilihan umum). Yang menjadi peserta dalam Pemilu ini adalah Partai Politik (Parpol), jadi Ormas tidak bisa menjadi peserta Pemilu. Sebagai peserta Pemilu, Parpol harus mengajukan kader- kadernya sebagai caleg, jika akhirnya terpilih oleh rakyat maka mereka yang terpilih itulah yang akan mengatur segala permasalahan kehidupan, melalui produk undang- undang yang dibuatnya, dimana undang- undang yang dbuatnya mengikat bagi seluruh rakyat.

     Yang mungkin menjadi pertanyaan sebagaimana dikutip dalam majalah tersebut adalah mengapa Parpol Islam tidak konsisten membela kepentingan umat Islam?  Pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya salah, ada benarnya juga. tetapi untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu, masyarakat harus tahu seberapa besar kekuatan partai politik Islam di lembaga legeslatif ? dan sejauhmana peran umat Islam dalam mengawal  dan membesarkan parpol Islam?  Bukankah di Kabupaten Wonogiri kekkuatan Parpol Islam (PPP) hanya  4 % dari kekuatan politik yang ada.  Jika peran Parpol Islam diharapkan membela umat Islam dengan kekuatan penuh, apa yang bisa diharapkan dengan kekuatan yang hanya 4 % ? logika manpun tidak akan sanggup membenarkan bahwa 4 % mampu mengalahkan yang 96 %. Secara nasionalpun  kekuatan parpol Islam (PPP) hanya 5 % dari seluruh kekuatan politik nasional, kalau demikian layakkah umat Islam menyalahkan parpol Islam?  Sedangkan umat Islam sendiri malah memilih partai yang bukan Islam. Sangat aneh, jika ada Perda  atau Undang - Undang yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat yang mayoritas umat Islam, kemudian parpol Islam yang dipersalahkan, sedangkan umat Islam tidak pernah memilih Parpol Islam. Mengapa, umat Islam tidak pernah menyalahkan parpol sekuler yang selalu mereka pilih pada saat Pemilu ? Bukankah parpol sekuler itu yang mempunyai kekuatan politik untuk menyusun Perda / undang - undang yang sangat merugikan kepentingan umat Islam/

Harusnya bersinergi bukan saling menyalahkan

 Beda peran dalam pembinaan umat antara parpol Islam dan Ormas Islam sudah sangat jelas, seharusnya saling mendukung dan saling bersinergi. Parpol Islam punya perwakilan di DPR/DPRD mempunya hak anggaran, dan legelasi harus memperkuat ormas Islam dan rakyat pada umumnya. Hak anggaran yang dimiliki Parpol Islam harus didayagunakan untuk kepentingan dakwah dalam Ormas Islam, sedangkan Hak Legeslasi harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan tentu saja Ormas Islam. sebaliknya pada setiap  Pemilu Ormas Islam harus punya keberanian untuk memenangkan  Parpol Islam (PPP) agar partai ini menjadi kekuatan politik yang besar dan dapat dihaarpkan perannya di lembaga legeslatif. PPP sebagai partai politik saat ini kurang sumber daya insani, maka menjadi kewajiban bagi Ormas Islam untuk memasok  kader- kadernya sebagai caleg dan harus didukung penuh sehingga pada pemilu 2014 nanti terpilih. Jika itu terjadi maka, haqul yakin umat Islam akan memang . Melalui kader-kadernya yang duduk di DPR / DPRD, ormas Islam juga bisa mengontrol agar produk hukum yang disusun  bisa bermanfaat bagi masyarakat. Semoga tulisan ini mengunggah kesadaran kita, demi kejayaan umat Islam.